Tentang Kami

Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dan penjelasan umum UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa “Kekuasaan negara tersebut dilakukan secara merdeka yaitu bebas atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, baik dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya”. Hal tersebut sangat penting, karena secara filosofis kedudukan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum adalah menjalankan fungsi yudikatif sebagaimana teori pemisahan kekuasaan atau Trias Politika sebagaimana dicetuskan oleh Montesquie yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif (menjalankan pemerintahan), kekuasaan legislatif (pembuatan peraturan) dan kekuasaan yudikatif (peradilan).

Pembahasan mengenai Kejaksaan R.I. sebagai suatu organisasi tidak terlepas dari pengertian organisasi yang merupakan wadah dimana kegiatan manajemen dijalankan, dan juga sebagai proses dimana terjadi interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok. Berkaca dari hal tersebut, maka pencapaian tujuan suatu organisasi akan sangat bergantung pada kinerja pegawai itu sendiri. Dengan demikian pegawai Kejaksaan merupakan motor penggerak utama organ Kejaksaan dalam mencapai tujuannya.

Sejak berlakunya UU Nomor : 5 tahun 1991 tetang Kejaksaan RI, dengan aturan pelaksananya melalui Keppres Nomor : 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, maka urusan kepegawaian merupakan lingkup bidang pembinaan yang menjadi tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Meskipun UU Kejaksaan mengalami perubahan melalui UU No. 16 tahun 2004, namun urusan kepegawaian masih menjadi lingkup bidang pembinaan. Hal tersebut diatur dalam Perpres Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, bahkan setelah adanya perubahan Perpres Nomor 38 tahun 2010 yakni melalui Perpres Nomor 29 tahun 2016, maka urusan kepegawaian masih menjadi lingkup pembinaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagai aturan pealksana dari Perpres Nomor 29 tahun 2016, disebutkan bahwa unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagaian tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kejaksaan adalah Biro Kepegawaian, yang merupakan unit kerja eselon II yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro. Adapun fungsi Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung adalah :

  1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepegawaian meliputi pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
  2. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian ;
  3. Penyiapan dan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan dan pola karier pegawai ;
  4. Penyiapan bahan pengembangan pegawai dan fasilitasi administrasi Jabatan Fungsional ;
  5. Pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
  6. Pelaksanaan urusan kepangkatan, mutasi kepegawaian dan angka kredit jabatan fungsional ; dan
  7. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai.