Promosi Doktor Masyhudi, S.H., M.H.

Ditengah sejuknya cuaca Kota Bandung, hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, menjadi momentum khidmat Sidang Promosi Terbuka Masyhudi, SH. MH. mahasiswa program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Sidang Promosi Doktor dibidang ilmu hukum yang dijalani oleh Bapak Masyhudi, SH. MH. menarik perhatian beberapa kalangan karena materi penulisan yang diajukan cukup relevan pada kondisi kebangsaan saat ini sekaligus adanya penemuan baru dalam pemberantasan korupsi.

Dengan Disertasi yang berjudul “ Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ” penulis menggambarkan betapa pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih saja belum membaik, meskipun telah ada 3 lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, yakni : KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karenanya penulis menawarkan sebuah konsep baru yakni pembangunan sistem integritas yang diaplikasikan dalam sebuah Mahkamah Integritas yang berisi pimpinan-piminan lembaga penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dengan mengedapankan mekanisme kerja yang berdasarkan prinsip check and balance.

Sidang promosi yang dibuka secara khidmat oleh Prof. Dr. An. An Chandrawulan, SH., LLM. Selaku pimpinan sidang, dihadiri oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH., MH., selaku Ketua Tim Promotor, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH, selaku anggota Promotor, Dr. Sigid Suseno, SH., Mhum. selaku Anggota Promotor dan Tim Oponen Ahli yang terdiri dari Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., SSos., LLM., Dr. Arminsyah, SH., Msi., Hayyan Ulhaq, SH., LL.M., Ph.D. Selain itu, Promovendus Masyhudi, SH. MH. yang juga selaku pejabat di Kejaksaan Agung juga mengundang beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan antara lain yang hadir adalah Kepala Badan Diklat Setia Untung Mulyadi, Staf Ahli Jaksa Agung Babul Khoir dan beberapa pejabat utama lainnya seperti beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi diantaranya Kajati Banten, Kajati Bali dan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.

Dalam pidatonya, Masyhudi, SH, MH. menegaskan betapa pentingnya pembangunan Sistem Integritas dalam pemberantasan korupsi, karena adanya ketiga lembaga pemberantasan saat ini justru berjalan secara sektoral dan bahkan saling tumpang tindih. Pembadanan Sistem Integritas memungkinkan setiap komponen dalam pilar-pilar kelembagaan, seperti Polisi, jaksa, KPK, Legislatif, BPK, PPATK, Ombudsman, Media dan LSM, dan institusi lainnya, yang terlibat dalam pemberantasan korupsi dapat berinteraksi secara proporsional dan bertanggungjawab. Interaksi demikian, akan memungkinkan setiap komponen atau pilar-pilar kelembagaan tersebut saling mengawasi dan diawasi atau saling memantau dan dipantau. Pola interaksi demikian pada gilirannya akan melahirkan sistem yang seimbang berbasis pada prinsip Check and Balances, sehingga melahirkan kemampuan untuk membentuk lingkaran kebajikan. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggung gugat (akuntabilitas), dimana para pihak bertanggungjawab kepada pihak lainnya secara horizontal, bukan bertanggungjawab ke atas dalam struktur hierarki yang vertikal. Gagasan ini sesungguhnya lebih menekankan pentingnya tanggungjawab profesional daripada sekadar laporan administratif ke atas.

Atas paparan Masyhudi, SH. MH. tersebut, para penguji pada pokoknya mendukung pemikiran yang diajukan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Prof. Eman yang menyatakan bahwa integritas yang berlaku saat ini memuat dua hal pokok, yakni integritas moral dan integirtas ilmu, dengan mengkaitkan adanya pendapat seorang ahli hukum yakni berikanlah saya satu orang Polisi, Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan aturan yang buruk sekalipun akan menghasilkan putusan yang adil. Oleh karenanya membangun sistem integritas diantara lembaga penegak hukum seperti disampaikan oleh Masyhudi, SH, MH, maka diharapkan akan tercipta pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan efisien.