Capaian

 

AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

  • Dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Biro Kepegawaian sebagaimana Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor PRINT-317/C/Cp.2/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
  • Penandatanganan Pakta Integritas atau Komitmen bersama Kepala Biro Kepegawaian, para Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan seluruh pegawai pada Biro Kepegawaian untuk mewujudkan Biro Kepegawaian sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
  • Strategi Publikasi Zona Integritas Biro Kepegawaian menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui Banner, Sticker, Pin, website, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dll.
  • Penunjukkan Agen Perubahan, Pada tahap awal yang ditunjuk sebagai agen perubahan adalah merupakan personil yang terpilih sebagai penerima penghargaan sidakarya tahun 2015 yakni sdr. DODI WIBISANA, S.Kom dari Bagian Umum Biro Kepegawaian, sebagaimana ditetapkan dengan Surat Kepala Biro Kepegawaian nomor: KEP-001 / C.4 / Cp / 10 / 2018 tanggal 04 Oktober 2018. Untuk selanjutnya akan dilakukan seleksi dengan cara menseleksi calon yang diusulkan oleh setiap Bagian, untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test oleh Kepala Biro Kepegawaian, dan foto pegawai tersebut dipasang di selasar Biro Kepegawaian untuk menjadi motivasi kepada pegawai lain.
  • Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Biro Kepegawaian dan Buku Pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang dibagikan kepada seluruh Tim Pelaksana, sehingga diharapkan seluruh tim dapat melakukan tugasnya secara terarah dan berkesinambungan, dengan mengingat pembangunan Zona Integritas diharapkan
    tidak berhenti meskipun pegawai yang masuk dalam Tim Pelaksana berganti.

AREA PENATAAN TATA LAKSANA

  • Pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berkonsultasi kepada Kemenpan RB, saat ini sudah sampai pada tahap diskusi dengan Biro Perencanaan untuk penyempurnaan.
  • Pembangunan Aplikasi Chat Kepegawaian, Upgrade SIMKARI, Dashboard Pimpinan, Otomatisasi Kantor, dan Penerapan E-Office.
    Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari TV Informasi, Media Sosial, dan Redesign Website Biro Kepegawaian.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

  • Peningkatan Kompetensi melalui Diklat, Biropeg juga melakukan Training Need Analysis (TNA) untuk menyusun program
    Training Need Analysis diklat agar lebih efektif dan tepat sasaran.
  • Kebutuhan pegawai yang didasarkan pada Dokumen Anjab ABK
  • Pembenahan sistem mutasi promosi berbasis Geographic Information System.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

  • Tersusunnya dokumen rencana strategis dan rencana kerja kepegawaian.
  • Tersusunnya rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
  • Penyusun perjanjian kerja bagi Kepala Biro Kepegawaian dan jajarannya berdasarkan IKU Kejaksaan Agung.
  • Informasi Kerja setiap 3 bulan disampaikan ke PUSPENKUM.

PENGUATAN PENGAWASAN

  • Dibuatnya Kotak Pengaduan baik secara fisik diletakkan di depan pintu Biro Kepegawaian, serta secara virtual yang ditempatkan pada Website Biro Kepegawaian, akun media sosial Biro Kepegawaian.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

  • Dibuatnya Buku Tamu Elektronik dan Ruang Pelayanan yang memungkinkan seluruh Pegawai Kejaksaan RI dapat menerima pelayanan kepegawaian secara akurat dan cepat mulai dari urusan kepangkatan, cuti, mutasi, kenaikan gaji berkala, pensiun, CPNS hingga informasi diklat maupun beasiswa.